Panglima Santri bersama Persatuan Guru NU (Pergunu) Kota Depok meminta pemerintah untuk tidak perlu tergesa-gesa dalam menerapkan kebijakan normal baru di tengah pandemi Covid-19. Karena hingga kini pasien positif jumlahnya masih terus bertambah, khususnya di dunia pendidikan. "Jenjang pendidikan di Indonesia yang jumlahnya mencapai ribuan akan banyak terdampak saat new normal diberlakukan," ujar Acep Pudoli, Ketua Ketua Pergunu Kota Depok, Kamis (28/5).
Pasalnya, hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan adanya gelombang baru orang yang tertular virus tersebut, sebagaimana terjadi di beberapa negara. Normal baru membuat sekolah dan pesantren kembali berlangsung seperti biasa. Sementara jika melihat fakta saat ini, sekolah dan pesantren masih butuh pengawalan secara bertahap dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Hal itu mengingat fasilitas di sekolah masih belum memadai, seperti belum adanya wastafel atau sanitasi yang sesuai standar.
Hal ini disoroti pula oleh Ketua Garda Santri Kota Depok, Humaidi Mufa, mendesak kepada Pemerintah untuk terlebih dahulu memberi perhatian terhadap Pondok Pesantren, hal ini mengingat bahwa pemerintah belum serius dalam menjelaskan mekanisme Pemberlakuan keberlangsungan kegiatan pembelajaran ditengah wabah pandemi Covid-19.
"Selama ini kita baru mendengar pemerintah membahas tentang Pemberlakuan di ranah umum seperti kantor, lembaga pemerintahan, pasar atau mall, alat transportasi dan sejenisnya". Ujar Humaidi yang juga anggota Persatuan Guru NU Kota Depok.
Ditambah lagi saat ini terdapat 28.000 pondok pesantren yang tersebar diseluruh indonesia yang didalamnya terdapat 18 juta santri serta sekitar 1,5 juta pengajar belum lagi unsur-unsur lainnya yang mendesak agar proses keberlangsungan kegiatan belajar mengajar dapat kembali normal lagi. Disinilah peran pemerintah dituntut untuk juga hadir didalamnya.
Masih menurutnya bahwa ”ketika pemberlakuan New Normal ini menggunakan Protokol Kesehatan, maka setiap Ponpes dituntut juga untuk dapat mempersiapkan sarana dan prasaran pendukung sebagai tuntutan program tersebut, seperti harus menyiapkan Pos Kesehatan Pesantren, tenaga medis, fasilitas umum yang memadai dan lain sebagainya. Nah saat ini pesantren -pesantren kita belum siap.”paparnya
Untuk itu pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah harus betul-betul turun untuk menyelesaikan itu semua, agar proses belajar mengajar ditengah wabah ini, pondok pesantren tetap dapat menjalankan kegiatannya dengan memperhatikan protokoler kesehatan.
Jangan sampai lagi-lagi pondok pesantren di anak tirikan dinegeri ini, yang padahal secara histori juga turut andil dan berperan aktif dalam memerdekakan negera ini. Ujar Humaidi menutup.
